Kejatisu Tangkap DPO Kasus Penguasaan Lahan PT KAI Medan

oleh -

kulturkita.com – Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejatisu dipimpin langsung Asintel, DR. Dwi Setyo Budi Utomo mengamankan DPO kasus penguasaan lahan PT KAI Medan, Sabtu (10/4/2021). Informasi diperoleh wartawan, menyebutkan, tersangka TS diamankan dari rumah kontarakannya di kawasan Jalan Carangin Gang Haji Amsir, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Tersangka selanjutnya di terbangkan ke Medan dan diserahkan kepada Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejatisu guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, TS dititipkan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Mapolda Sumut hingga 29 April mendatang.

Asintel Kejati Sumut DR. Dwi Setyo Budi Utomo melalui Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian menjelaskan kronologi perkara tersebut. Perkara yang menjerat TS bermula pada tahun 1996 lalu dari sewa menyewa antara MAS (orangtua TS) dengan PT KAI. Perjanjian sewa berlanjut hingga tahun 2003 dimana MAS meninggal dunia dan dilanjutkan TS.

“Tapi kemudian ada klaim sepihak dari TS yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya, MAS berdasarkan SK Camat. Karena itu PT KAI melaporkan hal tersebut dan ditangani oleh Tim Jaksa Penyidik Kejatisu. Tim Jaksa Penyidik Kejatisu kemudian mengeluar Surat Perintah Penyidikan tanggal 21 November 2019.  Namun yang bersangkutan tak pernah memenuhi panggilan Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut hingga diterbitkan DPO oleh Kejati Sumut Januari 2020 lalu,” jelas Sumanggar.

Berkaitan kasus tersebut, lahan seluas 597 meter persegi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 AA Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Timur. Lahan tersebut menjadi objek perkara pun dieksekusi berdasarkan izin sita dari PN Medan Nomor 13/SIT/Pidsus-Tpk/2020 tanggal 30 Maret 2020. Eksekusi tersebut surat perintah penyitaan Kajati Sumut Nomor 689/L.2/Fd.1/04/2020 tanggal 6 April 2020 pada Senin (3/4/2021) kemarin.

“Walaupun kontraknya telah berakhir, TS tetap menguasai lahan dan mengkaplingnya dengan menyewakan kembali kepada warga dengan beragam unit usaha. Berdasarkan penghitungan Kantor Akuntan Publik, kerugian negara sejak lika tahun terakhir hingga lima tahun ke depan atas lahan seluas 597 meter persegi itu mencapai Rp. 11.255.502.000,” jelasnya.

Ini Alasan Penahanan DPO Penguasaan Lahan PT KAI

Sehubungan persoalan tersbut Pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka adalah adanya kondisi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka telah melarikan diri dan akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Akibat perbuatannya TS tersebut  juga dikhawatir mengakibatkan kerugian lain dari keuangan Negara.

Reporter: Abimanyu

Berikan Komentar